Kedaulatan Warga
Dimulai dari
Transparansi
Kami mendorong warga untuk aktif mengawasi pemerintah dan menjadi pelaku transparansi dalam bisnis maupun kehidupan bermasyarakat.
Riset & Kajian
Data dan temuan independen untuk tata kelola yang lebih baik.
Riset & Kajian
Data dan temuan independen untuk tata kelola yang lebih baik.
Manifesto
Transparansi bukan sekadar kewajiban. Transparansi adalah kontrak sosial.
Kedaulatan di Tangan Pembayar Pajak
Kami percaya bahwa warga negara yang berdaya adalah kunci. Kami berkomitmen meningkatkan literasi fiskal agar kelas menengah dan masyarakat sipil memiliki kapasitas nyata untuk mengawasi setiap rupiah yang mereka bayarkan kepada negara.
Pemerintah yang Tak Bisa Menghindar
Kami berdiri untuk memastikan kebijakan publik tidak lahir di ruang gelap. Melalui riset dan advokasi, kami menuntut akuntabilitas pemerintah guna menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kelompok kepentingan.
Membangun Ekosistem Integritas Multi-Sektor
Kami membangun jaringan pelaku integritas di berbagai sektor; bisnis, pemerintah & komunitas, untuk menciptakan benteng pertahanan melawan korupsi secara sistemik.
Digitalisasi sebagai Senjata Transparansi
Kami tengah bekerja menghadirkan digitalisasi sebagai alat kontrol mandiri bagi publik.
Manifesto
Transparansi bukan sekadar kewajiban. Transparansi adalah kontrak sosial.
Kedaulatan di Tangan Pembayar Pajak
Kami percaya bahwa warga negara yang berdaya adalah kunci. Kami berkomitmen meningkatkan literasi fiskal agar kelas menengah dan masyarakat sipil memiliki kapasitas nyata untuk mengawasi setiap rupiah yang mereka bayarkan kepada negara.
Pemerintah yang Tak Bisa Menghindar
Kami berdiri untuk memastikan kebijakan publik tidak lahir di ruang gelap. Melalui riset dan advokasi, kami menuntut akuntabilitas pemerintah guna menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kelompok kepentingan.
Membangun Ekosistem Integritas Multi-Sektor
Kami membangun jaringan pelaku integritas di berbagai sektor; bisnis, pemerintah & komunitas, untuk menciptakan benteng pertahanan melawan korupsi secara sistemik.
Digitalisasi sebagai Senjata Transparansi
Kami tengah bekerja menghadirkan digitalisasi sebagai alat kontrol mandiri bagi publik.
Artikel & Catatan
Refleksi dari para pegiat transparansi dan akuntabilitas praktik tata kelola di Indonesia
Artikel & Catatan
Refleksi dari para pegiat transparansi dan akuntabilitas praktik tata kelola di Indonesia
Rekam Jejak
Rekam Jejak
Jejak Panjang Transparansi
Jejak Panjang Transparansi
Selama lebih dari dua dekade, MTI telah mendorong lahirnya KPK dan lembaga kontrol publik lainnya sebagai wujud nyata kontrak sosial antara warga dan negara.
Selama lebih dari dua dekade, MTI telah mendorong lahirnya KPK dan lembaga kontrol publik lainnya sebagai wujud nyata kontrak sosial antara warga dan negara.
1998: MTI Berdiri
Dipimpin Mar'ie Muhammad, sekelompok profesional & tokoh nasional mendirikan MTI.
1998: MTI Berdiri
Dipimpin Mar'ie Muhammad, sekelompok profesional & tokoh nasional mendirikan MTI.
1999: Merancang Cetak Biru Badan Antikorupsi
MTI merumuskan konsep Badan Independen Anti Korupsi (BIAK) yang menjadi fondasi akademis dan kelembagaan bagi pembentukan KPK.
1999: Merancang Cetak Biru Badan Antikorupsi
MTI merumuskan konsep Badan Independen Anti Korupsi (BIAK) yang menjadi fondasi akademis dan kelembagaan bagi pembentukan KPK.
2000: Forum Rembug Nasional
Lebih dari 300 tokoh nasional berkumpul dalam forum yang diinisiasi MTI. Forum ini menjadi tonggak pertama dialog nasional lintas sektor tentang pemberantasan korupsi.
2000: Forum Rembug Nasional
Lebih dari 300 tokoh nasional berkumpul dalam forum yang diinisiasi MTI. Forum ini menjadi tonggak pertama dialog nasional lintas sektor tentang pemberantasan korupsi.
2000: Memperluas Gerakan ke Dunia Usaha
MTI menginisiasi pendirian Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), membawa semangat transparansi dari sektor publik ke dunia korporasi.
2000: Memperluas Gerakan ke Dunia Usaha
MTI menginisiasi pendirian Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), membawa semangat transparansi dari sektor publik ke dunia korporasi.
2002: KPK Lahir
Komisi Pemberantasan Korupsi resmi berdiri. MTI mengawal proses seleksi pimpinan pertama.
2002: KPK Lahir
Komisi Pemberantasan Korupsi resmi berdiri. MTI mengawal proses seleksi pimpinan pertama.
2003: Perhimpunan Membangun Kembali Indonesia (PMKI)
Melalui PMKI, MTI mendorong Prof. Dr. Nurcholish Madjid (Cak Nur) sebagai Capres 2004. Perbaikan sistem, harus seiring dengan menghadirkan pemimpin berintegritas.
2003: Perhimpunan Membangun Kembali Indonesia (PMKI)
Melalui PMKI, MTI mendorong Prof. Dr. Nurcholish Madjid (Cak Nur) sebagai Capres 2004. Perbaikan sistem, harus seiring dengan menghadirkan pemimpin berintegritas.
2005: Mengawal Rekonstruksi Aceh-Nias
Pasca tsunami Desember 2004, MTI mengawal pembentukan dan kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias.
2005: Mengawal Rekonstruksi Aceh-Nias
Pasca tsunami Desember 2004, MTI mengawal pembentukan dan kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias.
2006: Reformasi Birokrasi dan Peradilan
MTI aktif mengawal seleksi anggota Komisi Yudisial, mendorong modernisasi birokrasi sekaligus memastikan pengawas hakim dipilih dari figur yang berintegritas.
2006: Reformasi Birokrasi dan Peradilan
MTI aktif mengawal seleksi anggota Komisi Yudisial, mendorong modernisasi birokrasi sekaligus memastikan pengawas hakim dipilih dari figur yang berintegritas.
2009: Mendorong Transparansi Mahkamah Agung
MTI turut memfasilitasi reformasi di lembaga peradilan tertinggi, mendorong keterbukaan putusan pengadilan dan modernisasi administrasi peradilan.
2009: Mendorong Transparansi Mahkamah Agung
MTI turut memfasilitasi reformasi di lembaga peradilan tertinggi, mendorong keterbukaan putusan pengadilan dan modernisasi administrasi peradilan.
2010: Keterbukaan Informasi Jadi Hak Hukum
UU Keterbukaan Informasi Publik resmi berlaku efektif. Untuk pertama kalinya, hak warga atas informasi pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, buah dari perjuangan panjang koalisi masyarakat sipil termasuk MTI sejak awal 2000-an.
2010: Keterbukaan Informasi Jadi Hak Hukum
UU Keterbukaan Informasi Publik resmi berlaku efektif. Untuk pertama kalinya, hak warga atas informasi pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, buah dari perjuangan panjang koalisi masyarakat sipil termasuk MTI sejak awal 2000-an.
Mari bergerak bersama
Keterbukaan butuh gerakan kolektif. Jadilah bagian dari perubahan.
Mari bergerak bersama
Keterbukaan butuh gerakan kolektif. Jadilah bagian dari perubahan.