Tahun 2025 menjadi momen penting gerakan sosial global. Dalam rentang waktu yang berdekatan, Bulgaria, Nepal, dan sebelumnya Indonesia diguncang gelombang kemarahan publik yang lahir, beredar, dan membesar di media sosial, lalu meledak ke jalanan. Internet berfungsi bukan lagi sekadar medium komunikasi, melainkan jadi ruang mobilisasi gerakan. Dari tiap negara, hasil akhirnya sangat berbeda. Ada pemerintah yang jatuh, ada rezim yang runtuh, dan ada pula kemarahan besar yang berakhir tanpa perubahan institusional.

Teranyar di Bulgaria. Protes lahir dari akumulasi frustasi terhadap korupsi sistemik, oligarki ekonomi, dan kebuntuan politik. Bermula dari rancangan anggaran 2026 yang memuat kenaikan pajak dan iuran sosial. Kemarahan di ruang maya dengan cepat terkonsolidasi menjadi kemarahan di jalanan di berbagai kota di Bulgaria, tak terkecuali di Ibu Kota Sofia.

Tekanan publik berhasil memaksa Perdana Menteri Rossen Zhelyazkov mengundurkan diri pada Desember 2025. Namun setelah itu, krisis berulang. Pemerintahan sementara terbentuk, parlemen terfragmentasi, dan ancaman pemilu dini kembali muncul. Protes menjatuhkan pemerintah, tetapi gagal membangun kekuatan politik alternatif. Kemarahan efektif sebagai alat penghancur, tetapi impotent sebagai alat konstruksi.

Nepal melangkah lebih jauh. Di sana, kemarahan bermula dari simbol ketimpangan yang sangat kasatmata: pamer gaya hidup elite politik di media sosial, di tengah stagnasi ekonomi dan pengangguran tinggi. Ketika pemerintah merespons dengan memblokir puluhan platform digital, kemarahan itu bereskalasi tajam. Bagi generasi muda Nepal, internet adalah ruang hidup, bukan sekadar ruang wacana.

Benturan dengan aparat mempercepat delegitimasi negara. Pemerintah runtuh, parlemen dibubarkan, dan proses transisi dimulai. Dalam kekosongan itu, jaringan digital digunakan secara langsung untuk koordinasi politik, termasuk dalam penunjukan perdana menteri interim melalui platform Discord. PRnya, kemenangan politik yang lahir dari kemarahan, menyisakan pekerjaan institusional yang berat.

Indonesia memperlihatkan bentuk lain. Gelombang protes Agustus 2025, yang kemudian berujung pada tuntutan 17+8, tidak hanya dipicu oleh satu kontroversi kebijakan tunggal. Ia lahir dari akumulasi ketidakpuasan terhadap elite politik, terutama DPR, yang dipersepsikan semakin terlepas dari realitas rakyat. Berawal dari pengumuman kenaikan tunjangan hunian anggota DPR, di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Namun isu ini dengan cepat dikonstruksikan sebagai representasi ketimpangan dan ketidakpekaan kekuasaan.

Namun eskalasi besar tidak terjadi, sampai sebuah peristiwa tragis mengubah arah emosi publik. Pada 28 Agustus 2025, Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tewas dilindas rantis polisi saat pengamanan demonstrasi di Jakarta. Video kejadian tersebut menyebar luas di media sosial. Dalam hitungan jam, kemarahan meluas jauh melampaui lingkaran protes mahasiswa dan aktivis.

Kematian Affan menjadi titik balik emosional. Protes tidak lagi semata-mata tentang kebijakan atau parlemen, melainkan tentang rasa keadilan yang dilanggar secara kasatmata. Komunitas ojol, yang melek dan terkoneksi secara digital, menurut saya jadi kunci bagaimana kemarahan publik ter-eskalasi secara masif di berbagai kota.

Dalam situasi itu, tuntutan yang semula cair kemudian dirangkum oleh para influencer secara cepat ke dalam dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat”. Petisi ini memberi bentuk artikulatif pada kemarahan publik. Simbol visual berupa warna pink dan hijau, angka 17+8, diproduksi dan dipakai netizen secara masif. 

Kampanye gerakan secara digital ini efektif sebagai alat konsolidasi simbolik, tetapi lemah sebagai mekanisme politik substantif. Lalu yang terjadi adalah mobilisasi multi-elemen tanpa pusat kendali. Mahasiswa, buruh, komunitas ojol, dan warga kota bergerak, tetapi dengan tanpa konsolidasi dengan horizon yang berbeda-beda. Di banyak tempat, unjuk rasa damai berubah menjadi bentrokan. Kerusuhan pun menyebar. Kantor Polisi hingga kantor pemerintahan daerah dibakar di sejumlah kota seperti Makassar, Pekalongan, dan Cirebon. Di Makassar, kebakaran gedung pemerintah menewaskan beberapa orang yang terperangkap di dalam. Fasilitas publik, bus, halte, kendaraan dirusak. Negara merespons dengan narasi keamanan dan provokasi, sementara kepercayaan publik terus terkikis.

Pelajarannya, tuntutan 17+8 tidak memiliki struktur pengambilan keputusan, tidak memiliki mekanisme prioritisasi tuntutan, dan tidak memiliki jalur institusional lanjutan. Ia hidup sebagai artefak digital, bukan sebagai organisasi politik. Ketika represi meningkat dan perhatian media bergeser, intensitas gerakan menurun. Simbol tetap beredar di linimasa, tetapi tekanan politik riil menguap.

Kesalahan paling umum dalam membaca fenomena ini adalah menganggap kemarahan digital akan selalu otomatis punya daya tawar politik. Padahal kemarahan hanyalah bahan bakar. Tanpa mesin institusional, ia habis terbakar. Salah satu teori komunikasi politik paling lawas dari Paul Lazarsfeld dalam The People’s Choice (1944), sejak lama menunjukkan bahwa media membentuk agenda, bukan keputusan. Hari ini nternet mempercepat proses ini, tetapi tidak mengubah logika dasarnya.

Pengalaman Indonesia mempertegas pelajaran struktural yang juga terlihat di Bulgaria dan Nepal: internet sangat efektif untuk eskalasi kemarahan, tetapi sangat terbatas dalam institusionalisasi perubahan. Media sosial memang menurunkan biaya mobilisasi dan mempercepat penyebaran narasi, sayangnya ia memberi ilusi bahwa perubahan bisa terjadi tanpa proses yang melelahkan. Kenyataannya, politik tetap menuntut kerja yang sama tuanya dengan demokrasi itu sendiri yakni mengorganisasi. Tanpa itu, kemarahan digital akan terus berulang; keras, cepat, dan akhirnya berlalu, meninggalkan sekadar jejak di linimasa.